Bawaslu Musi Rawas Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Triwulan I Tahun 2026 di KPU Musi Rawas

Musi Rawas – Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang diwakilkan oleh Agust Tiansah, S.IP., M.Si menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Musi Rawas yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas, Pada Kamis, 02 April 2026.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Ania Trisna AD, SH., MH, beserta Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas lainnya.

Turut hadir pula perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Musi Rawas, Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas, Polres Musi Rawas, serta DANDIM 0406 Lubuklinggau.

Acara berlangsung dengan lancar, dengan penyampaian Rekapitulasi DPB Triwulan I Tahun 2026 oleh Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Akhmad Sukur, S.Pd, yang memaparkan perkembangan terbaru terkait data pemilih di Kabupaten Musi Rawas.

Pada sesi tanya jawab, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melalui Agus Tiansah, S.IP., M.Si, menyampaikan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini pelaksanaannya sangat penting untuk dilakukan secara konsisten demi menjaga kualitas data pemilih. Selain itu, data pemilih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang umumnya mulai terlihat menjelang satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Diharapkan ke depan seluruh tahapan dapat berjalan semakin baik dan optimal. Hal ini penting agar kualitas data pemilih tetap terjaga dan tidak terabaikan. 

Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

• Jumlah kecamatan: 14
• Jumlah kelurahan/desa: 199
• Jumlah pemilih laki-laki: 159.936
• Jumlah pemilih perempuan: 154.456
• Total pemilih: 314.392

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin keakuratan data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.