Bawaslu Musi Rawas Ikuti Monitoring dan Evaluasi Layanan Advokasi Hukum se-Sumatera Selatan

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang diwakili oleh Ardi Sudrajat, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab terkait Pemberian Layanan Advokasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini membahas rekapitulasi pemberian layanan advokasi hukum tahun 2025 dan 2026 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan advokasi hukum telah berjalan, mulai dari penanganan kebutuhan advokasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Bawaslu, hingga dokumentasi serta pelaporan layanan hukum yang telah diberikan selama periode tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Muhammad Sarkani, S.H., M.H., menyampaikan sambutan sekaligus arahan mengenai pentingnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian layanan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia menekankan pentingnya layanan advokasi hukum sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada jajaran Bawaslu ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyampaikan rekapitulasi layanan advokasi hukum yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan 2026. Rekapitulasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui layanan yang telah diberikan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menentukan aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan advokasi hukum.

Selain sebagai sarana evaluasi, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan layanan advokasi hukum. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme, prosedur, serta tanggung jawab dalam memberikan layanan advokasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam bidang advokasi hukum. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan sekaligus penguatan layanan advokasi hukum agar pelaksanaannya semakin terarah, tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan diharapkan terus meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam melaksanakan layanan advokasi hukum sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.