Bawaslu Raih Opini WTP 11 Tahun Berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Bawaslu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena Bawaslu berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.

Opini WTP diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK pada Selasa (28/7/2026).

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinan Eskol Tiar Sirait dan Inspektur Utama Bawaslu Rini Wartini.

Perolehan opini WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut menjadi cerminan komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Predikat tersebut sekaligus menunjukkan upaya Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi dalam mempertahankan opini WTP juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, termasuk dalam menjalankan pengawasan pemilu secara profesional dan berintegritas.

Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta tata kelola kelembagaan. Integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu juga menyampaikan terima kasih kepada #SahabatBawaslu dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam menjaga integritas serta transparansi pengelolaan keuangan Bawaslu.

Raihan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015 menjadi bukti konsistensi Bawaslu dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat komitmen untuk menghadirkan tata kelola kelembagaan yang semakin baik.