Lompat ke isi utama

Berita

Pemilu Lima Tahun Sekali, Mengapa Masyarakat Perlu Kembali ke TPS?

foto

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, masyarakat kembali datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Namun, mengapa Pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali?

Pelaksanaan Pemilu setiap lima tahun merupakan bagian dari sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan. Melalui Pemilu, pemimpin yang terpilih memperoleh mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain menjadi sarana untuk menentukan pemimpin, Pemilu juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Selama masa kepemimpinannya, masyarakat dapat melihat berbagai kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemimpin terpilih. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pemilu berikutnya.

Pemilu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan kembali. Apabila masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemimpin yang sedang menjabat, mereka dapat kembali memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya. Sebaliknya, apabila merasa belum puas, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin lain sesuai dengan pilihannya. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran dalam menentukan keberlanjutan kepemimpinan melalui proses demokrasi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilu setiap lima tahun sekali telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Selain mengatur pelaksanaan Pemilu, UUD 1945 juga mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal dua periode.

Dengan demikian, Pemilu setiap lima tahun sekali bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih, menentukan pemimpin, serta mengevaluasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak seharusnya berhenti setelah memberikan suara di TPS. Masyarakat juga memiliki peran untuk terus mengikuti perkembangan pemerintahan dan mengawasi jalannya demokrasi. Mari menjadi warga negara yang peduli, memahami hak pilih, dan turut mengawal demokrasi.

Penulis dan Foto: Tim Humas Bawaslu Mura
Editor: Tim Humas Bawaslu Mura