BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS EVALUASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

Musi Rawas – Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Dalam Kantor pada Rabu (16/05/2025) di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2025. Dalam rapat ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Agus Tiansah, menyampaikan kepada Pimpinan. Kepala Sekretariat dan staf bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan hasil rekapitulasi DPB Triwulan I, dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah memberikan saran dan masukan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses tersebut.

Saran dan masukan Bawaslu mencakup dorongan agar KPU Kabupaten Musi Rawas melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu menyarankan agar penyusunan jadwal pemutakhiran dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 1 Tahun 2025, guna memastikan proses yang sistematis dan hasil data yang mutakhir dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak.

Di tengah rapat, Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Tiansah, menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi perubahan data yang signifikan maupun anomali dalam daftar pemilih. “Hal yang harus diantisipasi adalah terkait adanya perubahan data yang signifikan atau terjadinya anomali data pada Daftar Pemilih Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Perlu langkah pencegahan agar Daftar Pemilih Berkelanjutan memenuhi prinsip yang akurat, mutakhir, partisipatif, dan akuntabel,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Yeni Kartina, menyarankan agar KPU melakukan koordinasi sebelum rapat pleno PDPB digelar, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025. Hal ini bertujuan agar masukan dari berbagai pihak terkait elemen data bisa dikaji sebelum diputuskan dalam rapat pleno. KPU juga didorong untuk melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas, dan dinas lain yang memiliki relevansi terhadap data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i.

Dalam hal penyelenggaraan rapat pleno, KPU Musi Rawas diminta mengundang pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan elemen dan sumber data pemilih untuk memberikan masukan berdasarkan informasi dan dokumen resmi. Jika ada koreksi terhadap data, maka hal tersebut harus diproses melalui mekanisme pleno sebagaimana Pasal 19 ayat (5) dan (6) PKPU 1 Tahun 2025.

Saran dan masukan lainnya mencakup permintaan agar hasil rekapitulasi PDPB disajikan secara lengkap dan rinci by name by address melalui Model A-Rekap Kabko-PDPB, termasuk perubahan pada data pemilih baru, tidak memenuhi syarat (TMS), serta perubahan elemen data. Bawaslu juga menekankan pentingnya publikasi hasil rekapitulasi tersebut secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) PKPU yang berlaku.

Sebagai bagian dari asas partisipatif, KPU Kabupaten Musi Rawas disarankan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk memberikan masukan atas hasil rekapitulasi PDPB. Hal ini juga harus difasilitasi melalui format atau formulir resmi dari KPU, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.