Bawaslu RI Luncurkan Katalog Buku dan Gelar Seminar Nasional

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Seminar Nasional Literasi Pengawasan Pemilu sekaligus peluncuran katalog buku Bawaslu sebagai bentuk kontribusi kelembagaan dalam memperkuat ekosistem keilmuan serta menyebarluaskan pengetahuan hasil kerja-kerja pengawasan pemilu kepada publik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Buku Nasional.

Seminar ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Herwyn JH Malonda, Selasa (27/05/2025) di Kantor Bawaslu RI. Dalam sambutannya, Herwyn menegaskan pentingnya literasi pengawasan pemilu sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas.

“Demokrasi yang baik mensyaratkan pelaksanaan pemilu yang adil, berkualitas, dan diawasi secara efektif. Bawaslu tidak hanya berperan dalam pengawasan secara kelembagaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab epistemik untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada publik,” ujarnya.

Herwyn menyampaikan bahwa seminar ini menjadi momentum reflektif atas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam berbagai tahapan Pemilu, termasuk penyelesaian sengketa dan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Seluruh pengalaman ini menurutnya perlu dituliskan dan dijadikan bahan pembelajaran bersama.

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Seminar Nasional Literasi Pengawasan Pemilu sekaligus peluncuran katalog buku Bawaslu sebagai bentuk kontribusi kelembagaan dalam memperkuat ekosistem keilmuan serta menyebarluaskan pengetahuan hasil kerja-kerja pengawasan pemilu kepada publik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Buku Nasional.

Seminar ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Herwyn JH Malonda. Dalam sambutannya, Herwyn menegaskan pentingnya literasi pengawasan pemilu sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas.

“Demokrasi yang baik mensyaratkan pelaksanaan pemilu yang adil, berkualitas, dan diawasi secara efektif. Bawaslu tidak hanya berperan dalam pengawasan secara kelembagaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab epistemik untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada publik,” ujarnya.

Herwyn menyampaikan bahwa seminar ini menjadi momentum reflektif atas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam berbagai tahapan Pemilu, termasuk penyelesaian sengketa dan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Seluruh pengalaman ini menurutnya perlu dituliskan dan dijadikan bahan pembelajaran bersama.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting dari berbagai kalangan. Hadir secara langsung maupun daring mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008–2011, Nur Hidayat Sardini, yang kini menjadi akademisi Universitas Diponegoro; disusul Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017, Prof. Muhammad, yang juga merupakan guru besar di Universitas Hasanuddin. Selain itu, hadir pula akademisi Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati; akademisi Universitas Indonesia, Aditya Perdana; serta pustakawan Perpustakaan Nasional, Retno Andini. Kehadiran para narasumber ini diharapkan memperkaya perspektif peserta dalam memahami pengawasan pemilu dari sudut pandang keilmuan, pengalaman kelembagaan, dan pengelolaan literasi publik.

Herwyn juga menekankan bahwa peluncuran katalog buku ini bukan sekadar dokumentasi, namun merupakan bentuk kontribusi intelektual Bawaslu dalam memperkuat literasi publik. Buku-buku yang disusun oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih jauh praktik pengawasan pemilu di Indonesia.

“Bawaslu sebagai lembaga negara tidak hanya fokus pada kerja teknis pengawasan, tetapi juga turut membangun kesadaran publik yang transparan dan akuntabel melalui literasi. Ini bagian dari komitmen kami dalam penguatan demokrasi,” pungkas Herwyn.

Kegiatan ini juga menjadi ruang sinergi antara Bawaslu dengan dunia akademik dan lembaga literasi nasional, serta membuka ruang kolaborasi ke depan untuk pengembangan riset, kajian kebijakan, hingga penyusunan referensi literatur kepemiluan di Indonesia.

Herwyn juga menekankan bahwa peluncuran katalog buku ini bukan sekadar dokumentasi, namun merupakan bentuk kontribusi intelektual Bawaslu dalam memperkuat literasi publik. Buku-buku yang disusun oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih jauh praktik pengawasan pemilu di Indonesia.

“Bawaslu sebagai lembaga negara tidak hanya fokus pada kerja teknis pengawasan, tetapi juga turut membangun kesadaran publik yang transparan dan akuntabel melalui literasi. Ini bagian dari komitmen kami dalam penguatan demokrasi,” pungkas Herwyn.

Kegiatan ini juga menjadi ruang sinergi antara Bawaslu dengan dunia akademik dan lembaga literasi nasional, serta membuka ruang kolaborasi ke depan untuk pengembangan riset, kajian kebijakan, hingga penyusunan referensi literatur kepemiluan di Indonesia.