Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ini Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaiannya

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menginformasikan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada masyarakat. Informasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pihak yang berhak melapor, batas waktu penyampaian laporan, serta saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan laporan yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.

Tiga Pihak yang Berhak Menyampaikan Laporan

Laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Adapun pihak yang berhak menjadi pelapor meliputi:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, yaitu warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
2. Peserta pemilu, yaitu pihak yang berstatus sebagai peserta dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Pemantau pemilu, yaitu pihak yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu dapat memahami ketentuan tersebut sebagai pedoman awal untuk menentukan pihak yang dapat menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu.

Laporan Disampaikan Paling Lama 7 Hari

Berdasarkan informasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Oleh karena itu, pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran perlu memperhatikan batas waktu pelaporan agar laporan dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dua Cara Menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui dua cara, yaitu secara langsung kepada kantor pengawas pemilu atau melalui layanan pelaporan daring.

1. Menyampaikan laporan secara langsung

Pelapor dapat mendatangi kantor pengawas pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dapat disampaikan kepada:

• Sekretariat Jenderal Bawaslu;
• Bawaslu Provinsi;
• Bawaslu Kabupaten/Kota;
• Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam);
• Pengawas Kelurahan/Desa (PKD); atau
• Panwaslu Luar Negeri (Panwaslu LN).

Pemilihan tempat penyampaian laporan disesuaikan dengan lokasi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

2. Menyampaikan laporan melalui SiGap Lapor

Selain datang langsung ke kantor pengawas pemilu, laporan juga dapat disampaikan melalui SiGap Lapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu).

Layanan ini menjadi salah satu sarana pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara daring. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses sistem pelaporan sesuai dengan mekanisme yang tersedia.

Masyarakat Diharapkan Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemilu

Penyampaian informasi mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Keterlibatan warga negara, peserta pemilu, dan pemantau pemilu diharapkan dapat mendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapannya.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu dengan memperhatikan pihak yang berhak melapor, tempat penyampaian laporan, serta batas waktu yang telah ditentukan.

Sumber: Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Bawaslupedia: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Ketentuan yang dicantumkan dalam materi mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.