Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pahami Prinsip dan Tahapan Pelaksanaannya
|
Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara, terdapat mekanisme mediasi yang menjadi ruang untuk mempertemukan pemohon dan termohon dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui proses perundingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022, mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja secara berturut-turut, terhitung sejak permohonan diregister. Ketentuan waktu tersebut menjadi bagian dari prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, mediasi memiliki sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip tersebut meliputi tertutup, rahasia, netral, wajib dihadiri oleh principal, dan non-kaukus. Selain itu, kuasa hukum hanya diperbolehkan mendampingi pihak yang bersengketa. Pernyataan dan fakta yang disampaikan selama proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kesepakatan yang dihasilkan juga harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tahap pertama diawali dengan pembacaan permohonan oleh pemohon serta penyampaian kronologis permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Pada tahap ini, pemohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang menjadi dasar permohonan sengketa.
Tahap kedua dilanjutkan dengan perundingan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pemohon dan termohon diberikan ruang untuk membahas permasalahan serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Apabila perundingan menghasilkan kesepakatan, proses dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagai tahap ketiga.
Tahap keempat yaitu penandatanganan berita acara mediasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, pada tahap kelima, berita acara mediasi dituangkan ke dalam putusan apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, setiap tahapan mediasi memiliki peran penting dalam memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui mekanisme mediasi, penyelesaian sengketa proses Pemilu memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan. Pemahaman terhadap prinsip dan tahapan mediasi menjadi hal penting agar masyarakat, khususnya peserta Pemilu, dapat mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa dilaksanakan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai tata cara mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, masyarakat dapat memindai QR Code yang telah disediakan untuk mengakses video edukasi terkait prosedur pelaksanaan mediasi.
Sumber: Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 42 dan Pasal 43.
Penulis dan Foto: Tim Humas Bawaslu Mura
Editor: Tim Humas Bawaslu Mura