PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERSIH

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menegaskan, pengawasan pemilu tidak bisa berjalan optimal jika hanya dibebankan pada lembaga formal. Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat diperlukan demi menjamin integritas proses demokrasi.

Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Agus Tiansah, menyampaikan, keterlibatan Masyarakat merupakan elemen penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Pengawasan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Masyarakat perlu didorong untuk aktif mengawasi jalannya pemilu. Bukan hanya mencoblos, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga agar proses tetap berada dalam jalur demokratis.

Masyarakat juga bisa menjadi sebagai agen pengawasan informal, mereka yang turut mengamati, mencatat, dan bila perlu, melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan, jelasnya.

Menurut Tiansah, keterlibatan warga bisa dimulai sejak masa kampanye hingga proses rekapitulasi suara, meski begitu, ia menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat bukan untuk menggantikan tugas Bawaslu, melainkan menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan.

"Ini adalah kolaborasi antara lembaga dan warga sipil. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin sempit ruang bagi pelanggaran," ungkapnya.

Tiansah, juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya pengawasan partisipatif. Rendahnya literasi politik di tengah masyarakat masih menjadi penghambat utama.

"Banyak warga belum memahami peran penting mereka dalam pengawasan, atau bahkan tidak tahu bagaimana dan ke mana harus melapor," ujarnya.

Selain itu, rasa enggan sebagian Masyarakat untuk bersikap kritis juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kekhawatiran akan konflik. Hubungan emosional maupun ekonomis antara warga dan kandidat membuat pelaporan kerap dihindari.

Sebagai bentuk nyata partisipasi, masyarakat bisa ikut berkontribusi melalui berbagai cara, mulai dari menjadi relawan demokrasi, pengawas TPS, menyebarkan edukasi politik melalui media sosial, hingga memantau distribusi logistik pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Pelaporan juga bisa dilakukan melalui kanal resmi Bawaslu.

"Bawaslu butuh mata dan telinga dari masyarakat. Hanya dengan kolaborasi antara pengawasan formal dan partisipatif, kita bisa memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil," pungkasnya.