Perkuat Peran Perempuan, Bawaslu Musi Rawas Ikuti Konsolidasi Nasional Srikandi Pengawasan

Ketua Bawaslu Musi Rawas, Yeni Kartina, S.IP dan Anggota Bawaslu Musi Rawas, Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd menghadiri Kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional Perempuan bertajuk “Srikandi Pengawasan”.  Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan Berbasis Transformasi Digital.” yang berlangsung di Jakarta, pada 21-23 Desember 2025.

Konsolidasi nasional tersebut diikuti oleh ratusan peserta perempuan yang berasal dari 38 provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Para peserta merupakan komisioner dan pejabat struktural perempuan di lingkungan Bawaslu yang berperan aktif dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan peran perempuan dalam pengawasan pemilu, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital, sekaligus mendorong terciptanya pemilu yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Sejumlah tokoh dan lembaga nasional turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi II DPR RI, Kaukus Perempuan Parlemen RI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, akademisi, serta peneliti dari Litbang Kompas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengirimkan tujuh perwakilan perempuan, yakni Roza Molina, Rini Juita, Eri Vatria, Husni Fajri, Maghfirawati Aldila, Dewi Lusianita, dan Mellia Rahmi.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya menyampaikan bahwa konsolidasi nasional ini merupakan agenda besar terakhir yang dilaksanakan Bawaslu di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kendati demikian, kegiatan ini tetap memiliki makna penting karena secara konsisten memberikan ruang konsolidasi bagi perempuan pengawas pemilu setiap tahunnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat semangat women support women, terutama dalam proses rekrutmen pengawas pemilu ke depan, guna memastikan keterwakilan perempuan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan kuota yang berlaku.

Pada hari kedua pelaksanaan, peserta mengikuti diskusi kelas paralel yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelas pertama membahas isu perlindungan anak serta penguatan kepemimpinan perempuan dalam pemilu. Kelas kedua mengulas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta lansia dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, kelas ketiga fokus pada pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang inklusif dan anti kekerasan.